mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini69
mod_vvisit_counterKemarin29
mod_vvisit_counterMinggu ini192
mod_vvisit_counterMinggu lalu220
mod_vvisit_counterBulan ini679
mod_vvisit_counterBulan lalu1554
mod_vvisit_counterTotal361339
Polling
Komentar anda tentang website PPSW Sumatra ini
 

 

> PPSW SUMATRA - PERMAMPU <

Enam hari menjelang Pilkada serentak 27 Juni 2018 di 4 Propinsi, 30 Kabupaten/Kota di pulau Sumatera, para pemilih hendaknya semakin bersiap dan waspada agar Pilkada berlangsung bersih, bebas dari segala bentuk kecurangan dan politik uang, serta damai, bebas dari segala bentuk kekerasan dan intimidasi.

Permampu sebagai Konsorsium 8 LSM Perempuan di Pulau Sumatera dan dampingannya yaitu Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) yang mewakili suara 24.358 perempuan akar rumput di 26 Kab./Kota; menyampaikan 6 himbauan kepada seluruh pemilih terutama pemilih perempuan yang merupakan mayoritas pemilih agar:

 

  1. Memiliki dokumen sah untuk memilih: KTP elektronik/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
  2. Tidak terlibat politik uang dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Politik uang adalah kecurangan yang berakibat buruk kepada penegakan demokrasi, penghapusan korupsi dan kehidupan seluruh rakyat.
  3. Mengamati, memonitor, mengawasi seluruh bentuk pelanggaran; melaporkannya kepada Panwaslih/Bawaslu terdekat atau ke contact person LSM Anggota Permampu (lihat di bawah) dengan memuat identitas Pelapor, peristiwa dan uraian ringkas kejadian; tempat peristiwa terjadi; saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan bukti. Serta bersedia menjadi saksi bila dibutuhkan. Saksi dilindungi oleh Negara sebagaimana termuat di Pasal 134 UU RI No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa warga negara berhak melaporkan pelanggaran pilkada dan juga pasal 10 UU RI No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa saksi, korban, dan pelapor  tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
  4. Mempelajari ulang seluruh track record/rekam jejak para calon dan agenda politik mereka, sebelum memutuskan siapa akan dipilih. Secara khusus, perilaku dan agenda politik yang berhubungan langsung dengan Kesetaraan Gender dan Penguatan Perempuan (Tujuan 5 SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).
  5. Memilih calon yang sesuai pilihan dan hadir di TPS. Membantu para lansia dan penyandang disabilitas di sekitar anda untuk dapat terlibat aktif dalam memilih di Pilkada, para pemilih pemula yang selama ini tidak pernah memilih bukan hanya karena usia muda, tetapi karena tersingkir dari akses memilih pemimpin.
  6. Memonitor seluruh proses terutama di hari H: 27 Juni 2018, agar tidak terjadi pemaksaan, baik halus atau intimidasi, kecurangan yang berhubungan dengan kertas suara, penghitungan dan berbagai bentuk kecurangan lainnya; serta melaporkannya kepada Panwaslih/Bawaslu terdekat atau ke contact person LSM Anggota Permampu.

“Berikan Suara Kepada Calon Perempuan atau Calon Yang

Bersih, Adil dan Hormat kepada Perempuan.”

Medan, 21 Juni 2018.

Dina Lumbantobing

Koord.Pelaksana PERMAMPU

WA 082164666615


Anggota Permampu & FKPAR, Contact Person:

1. Flower Aceh & FKPAR Aceh: Risnawati HP. 081360711800

2. PESADA & FKPAR Sumatera Utara: Berliana Purba HP. 082272445779.

3. PPSW Sumatera, & FKPAR Riau: Endang HP. 08129160031

4. Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) & FKPAR SUMBAR: Ramadhaniati, HP.081363936566.

5. Aliansi Perempuan Merangin (APM) & FKPAR Jambi: Sualjimah HP. 082280829568

6. Cahaya Perempuan WCC & FKPAR Bengkulu: Tety Sumeri HP. 082186982811

7. Women’s Crisis Centre (WCC) Palembang & FKPAR Sumatera Selatan: Yeni Roslaini, HP. 082179544594

8. Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR & FKPAR Lampung: Sely Fitriani, HP. 081278281187.


 

Last Updated (Friday, 22 June 2018 09:50)

 

 

“Pilih Calon Peduli Kesehatan Reproduksi Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengembangan Perempuan”

No: 50/ SP / PPSW Sumatra / V / 2018

Tanggal 20 Mei dimana Hari Kebangkitan Nasional selalu diperingati oleh Bangsa Indonesia diseluruh pelosok termasuk di Propinsi Riau. upaya meningkatkan semangat Kebangsaan perlu dilakukan oleh seluruh Bangsa Indonesia termasuk kaum Perempuan Riau yang mengangkat tema Kesetaan Hak Perempuan dengan Laki-laki untuk menjadi Pemimpin Bangsa. Beberapa hal direfleksikan oleh ORNOP / LSM Perempuan dan para Aktivis Perempuan di pulau Sumatera salah satunya Provinsi Riau.

Dalam pertemuan delapan ORNOP / LSM Perempuan dari 8 Propinsi di Pulau Sumatera (Aceh, SUMUT, Riau, SUMBAR, Jambi, Bengkulu, SUMBER, Lampung), para pihak yang terlibat dalam masalah HKSR Perempuan (Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi), dan mulai Perempuan untuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Berbagai temuan hasil penelitian 8 LSM Perempuan di tahun 2014 dan 2017 telah memunculkan berbagai masalah HKSR, dan khususnya percepatan dan dana penuh untuk kepemimpinan perempuan.

Budaya yang membuat wanita enggan bahkan takut memeriksakan kesehatan reproduksi (Tes IVA, Pap Smear, SADARI, SADARNIS) sebagian besar diakibatkan oleh Mengkontrol wanita di atas kesehatan, serta kurang ramahnya lembaga layanan terhadap perempuan. Di beberapa tempat, usaha khusus yang dilakukan oleh para lembaga pendamping untuk mengatasinya, masih kurang bersinergy dengan kesiapan lembaga layanan.

Hal ini ditambah dengan beban yang sangat besar bagi Ibu / Isteri yang dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas gizi keluarga, membuat rasa kurang mampu dan kurang mampu menyediakan makanan sehat dan sesuai dengan pelapisan seluruh anggota keluarga. Selain itu, perempuan yang menjadi isteri dan ibu, sebagian besar pernikahan di anak-anak (<18 tahun), pernikahan dini (<20 tahun) dan juga bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus perkawinan anak dan masa dini sudah lama marak di Indonesia. Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak.Dalam Perayaan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan di Kampar, Riau tahun 2017, Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan bahwa Propinsi Riau adalah yang tertinggi untuk anak-anak di Indonesia (Sumber Tempo.Co.Pekanbaru). Perkawinan anak membawa banyak dampak negatif terhadap kesehatan wanita, mental dan sosial. Semua ini di banding membuat perempuan menjadi pihak yang disalahkan dan bertanggung jawab atas masalah gizi anak (stunting, malnutrisi, anemia, dll), bahkan di atas perselingkuhan maupun poligami oleh laporan kasus di Pusat Krisis Wanita Sinceritas-Pesada maupun di WCC lain di Sumatera . Dalam triwulan 1 tahun, kasus KDRT dan kekerasan seksual tertinggi dari 8 provinsi, dari 284 kasus yang langsung ditangani.

Di tingkat pengambilan keputusan, sebagai mana minimnya jumlah perempuan di kepemimpinan publik, juga sangat minim yang memahami masalah ketimpangan hubungan perempuan dan laki-laki; khususnya antara isteri dan suami, atau masalah ketidaksetaraan gender lainnya. Hasil Pemilu 2014-2019 yang lalu menyebutkan bahwa jumlah perempuan di DPRD Provinsi Riau dan seluruh kabupaten kota, tidak ada yang mencapai kuota 30%. Bahkan 4 Pasangan Calon yang akan berkompetisi menjadi Gubernur Riau di PILKADA 2018 semuanya adalah laki-laki. Kebijakan yang dikeluarkan di semua level masih kurang memuaskan atas fakta ketimpangan, data-data masalah yang diperbaiki perempuan dan analisis yang peka gender. Ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan perempuan karena sistim yang ada dan kepekaan gender dalam pengambilan keputusan.

Seluruh masalah ini diungkapkan oleh Aktivis & LSM Perempuan di Riau atau di Pulau Sumatera sebagai isu utama di tahun politik 2018 dan 2019 dan menyelesaikan untuk proyek sebagai kontrak politik dengan kandidat.

Untuk itu, dalam rangka menghitung mundur 30 hari Menuju Pilkada, kami menyerukan agar:

1. Seluruh kepala kepolisian untuk HKSR Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan dan Kepemimpinan Perempuan masuk ke dalam agenda kepemimpinan secara konkrit; dan membuka ruang komunikasi untuk dialog dengan para aktivis & LSM perempuan sebelum PILKADA 27 Juni 2018 berlangsung.

2. Agar seluruh pemilih, terutama orang-orang melihat dengan agenda yang demokratis, para calon, dan memilih mereka untuk mendukung posisi perempuan untuk melengkapi dengan laki-laki.

3. Memonitor semua proses menuju dan di hari H PILKADA untuk memastikan PILKADA BERSIH, bebas politik, intimidasi, isu sara dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Catat dan adukan semua bentuk pelanggaran.

MARI SEMUA BERSUARA UNTUK KESEHATAN & KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

DAN UNTUK PILKADA BERSIH.

Endang Sulfiana (Direktur PPSW Sumatra - 0812 9160031), Misdayani (Koordiator Program HKSR - 0852 6566 6815), Tika Widya (Staf Advokasi - 0813 7875 0909)

Kantor PPSW Sumatra Riau

Jl. Kutilang Sakti.

Perumahan Puri Kutilang II No. 16 Panam, Pekanbaru. Riau.

Kode Pos: 28293

Kontak: Tika Widya HP: 0813 7875 0909

E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

FB: PPSW sumatra

Situs web: www.sumatra.ppsw.or.id

 

 

 

Last Updated (Monday, 28 May 2018 16:25)

 
Assalamualaikum.
selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Diberitahukan kepada Bapak/ Ibu/ Saudara/i Mitra PPSW Sumatra.
Bahwa kantor PPSW Sumatra yang sebelumnya beralamat di jalan HR. Subrantas Gg. Amal Perumahan Dahlia Garden Blok B3 Kini Telah Pindah kantor di JL. Kutilang Sakti Perumahan Puri Kutilang II No. 16 Tepatnya di seberang jalan RS. Awal Bros Panam Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
Mohon Doa dan semangatnya.
Salam
PPSW Sumatra

Last Updated (Friday, 07 July 2017 14:29)

 
Translator


Internal Link
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Jakarta, Indonesia