mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini38
mod_vvisit_counterKemarin17
mod_vvisit_counterMinggu ini124
mod_vvisit_counterMinggu lalu131
mod_vvisit_counterBulan ini325
mod_vvisit_counterBulan lalu404
mod_vvisit_counterTotal347939
Polling
Komentar anda tentang website PPSW Sumatra ini
 

ROHIL (TIRAI). Acara dialog kebijakan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi rakyat wilayah Riau Senin 14 Oktober 2002 bertempat di Multi Marga Yayasan Sosial Jalan Aman Bagan Siapi-api minggu lalu diikuti 31 kelornpok pendamping dan kelompok perempuan basis di wilayah Rokan Hilir. Selain itu turut hadir tokoh masyarakat serta pemimpin wilayah (Camat, Lurah/ibu lurah. RT. RW) juga beberapa Kepala Sekolah tingkat SD sampai SMU.

Ternyata hingga pada saat pelaksanaan, 4 dari 5 orang narasumber yang telah 'setuju' seperti Dinas Koperasi, Komisi E, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Nasional dan PLN Prop Riau, sebagai penyampai dialog hanya Dinas Kesehatan yang hadir. Acara dialog ini merupakan tindak lanjut yang pernan dilaksanakan tanggal 11 sampai 13 September 2002 lalu.

Ketidakhadiran keempat narasumber tadi, seluruh kelompok pendamping Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) mengungkapkan rasa kekecewaan, sebab para peserta dialog telah banyak mengorbankan waktu dan biaya. Sementara hasilnya tidak memuaskan.

Dra. Naimah pendamping lapangan PPSW Riau menyatakan, sebenarnya pemerintah berupaya rnembantu untuk mengatasi pengaruh krisis ekonomi yang sangat dirasakan oleh masyarakat sosial ekonomi rendah, terutama perempuan karena terbatasnya askes (Asuransi Kesehatan), kontrol perempuan sebagai akibat dari pola hubungan laki-Iaki termasuk perempuan yang tidak adil.

Hal ini terungkap dari data-data statistik yang menunjukan masih rendahnya tingkat kesejahteraan perempuan seperti tingkat pendidikan, kondisi kesehatan dan tingkat pendapatan.

Di sisi lain krisis ekonomi telah ikut mendorong dampak negatif terjadinya kesenjangan yang cukup lebar antara sikaya dan simiskin, antara desa dan kota, antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini terjadi karena kurangnya kesepakatan berbagai pihak untuk berperanserta dalam pembangunan, karena segala sesuatunya ditentukan dari pusat sedangkan daerah hanya berperan.

Akibat pemberlakuan otonomi daerah sejak 1 Januari 2002, maka terjadi pemindahan sebagian fungsi dari pemerintah pusat ke daerah, akibatnya terjadi kelonggaran pengawasan pusat pada daerah. Sehingga tanggungjawab daerah dalam memberikan pelayanan terhadap publik semakin meningkat.

Namun muncui kendala, pada saat yang sama pemerintah daerah hanya memiliki kemampuan terbatas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan program-programnya. Contohnya saja, pemulihan ekonomi belum dirasakan oleh masyarakat, bahkan masyarakat merasakan kondisi ekonomi semakin hari semakin suram.

Hal yang paling dirasakan masyarakat adalah naiknya harga kebutuhan pokok seperti harga pangan, biaya pendidikan serta biaya kesehatan. Kondisi tersebut akan memperparah penderitaan masyarakat, apabila pemerintah daerah menerapkan peraturan daerah untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) misalnya, terbitnya berbagai retribusi atau pungutan dengan alasan untuk pembangunan daerah.

Naimah juga menambahkan, "kepada pihak pemerintah daerah seharusnva mendukung dan barterima kasih dengan program kerja yang dimaksudkan, sebaiknya bukan untuk dihalangi" katanya. (barian)


 

Last Updated (Friday, 23 April 2010 14:26)

 
Translator


Internal Link
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Jakarta, Indonesia